Pembuatan dan Risiko Jembatan SURAMADU

Memasuki pembangunan tahap akhir, pemerintah mulai melakukan beberapa kajian-kajian terkait manfaat keberadaan Jembatan Nasional Suramadu. Salah satu kajian tersebut kini dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan dengan melakukan pengaruh kajian pelaksanaan proyek infrastruktur terhadap perkembangan variabel makroekonomi.

Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal, Pandu Patriadi saat meninjau lokasi pembangunan Jembatan Nasional Suramadu di sisi Surabaya, mengatakan, beberapa tujuan studi kajian tersebut, antara lain untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dengan perekonomian, menganalisis dampak pembangunan proyek infrastruktur kinerja perekonomian Indonesia, mengidentifikasi sektor-sektor yang akan dikembangakan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan merumuskan rekomendasi pembangunan infrastruktur atas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dikatakannya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai jawaban apakah alokasi pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah baik secara sektoral maupun regional mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerataan pembangunan, terciptanya lapangan kerja dan lainnya.
Kepekaan variabel-variabel ekonomi makro akibat pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antarwilayah secara akurat.

Dalam pelaksanaannya, tim ini juga akan menyelenggarakan survei ke beberapa daerah yang mendapat manfaat terhadap keberadaan infrastruktur tersebut. Dalam survei tersebut nantinya akan didapatkan beberapa data penunjang.
Beberapa instansi yang nantinya sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN, Instansi perencana dan pemerintah daerah setempat. “Kajian ini akan dilakukan hingga Juli,” katanya.